Salim Segaf Al-Jufri, "Berkhidmat bukan Berkhianat"

Sejumlah kepala daerah ikut menjadi pengurus di DPW PKS untuk masa khidmat 2015-2020.

REPUBLIKA 12/10 Page 4 — Sejumlah dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pergantian kepengurusan pada akhir pekan lalu. Termasuk daerah yang selama ini menjadi lumbung suara PKS, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Dalam pesannya pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-4 DPW PKS DKI Jakarta di Hotel Atlet Century, Jakarta, Ahad (11/10), Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri meminta setiap kader PKS untuk serius menjalankan amanah.

"Pilihannya hanya ada dua, berkhidmat untuk rakyat atau berkhianat untuk rakyat? Tentu kita memilih bekhidmat untuk rakyat. Bekhidmat untuk rakyat memiliki makna yang sangat dalam, yaitu memberikan solusi untuk setiap persoalan rakyat," ujar Salim di depan tiga ratusan kader PKS DKI Jakarta dari lima Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mantan menteri sosial ini pun menegaskan, sudah saatnya PKS menjadi partai papan atas pada Pemilu 2019 mendatang dengan raihan suara di atas 10 persen. "Menjadi partai papan atas tidak perlu menjatuhkan tiga sampai empat partai yang ada saat ini. Kita justru perlu bersama-sama dengan partai lain untuk menjadi papan atas. Bersama memperbaiki diri," kata Salim.

Salim menegaskan, salah satu cara untuk menjadi partai papan atas, yakni menjadikan nilai dakwah sebagai panglima. Nilai-nilai luhur akan muncul jika menjadikan dakwah sebagai panglima dalam berpolitik. Dia menegaskan, kader PKS memosisikan dirinya sebagai dai, mulai dari tutur katanya hingga perilakunya. Dengan melihat penampilan kader saja, dia mengungkapkan, warga akan ikut memilih PKS.

Ke depan, Salim berharap kader PKS harus siap menjadi pelopor-pelopor yang siap kontribusi untuk masyarakat. Mulai pelopor perdamaian, kesejahteraan, pemberdayaan, hingga pembelaan bagi masyarakat yang terzalimi di daerah masing-masing. "Kalau kita ingin menjadi partai dakwah yang kokoh, siapkan kontribusi. Karena dengan berkontribusi, kita akan menjadi pelopor dan dengan itu kita akan dilihat masyarakat," katanya menegaskan.

Dalam acara muswil kali ini, DPW PKS DKI Jakarta juga mengumumkan kepengurusan baru yang dipimpin Syakir Purnomo. Syakir menggantikan Selamat Nurdin. Dia akan didampingi Khoirudin untuk memimpin DPW pada masa khidmat 2015-2020.

Selain DKI Jakarta, sejumlah DPW melakukan pergantian kepeinimpinan. Tercatat DPW Jawa Barat, DPW Maluku, DPW Sumatra Selatan, DPW Aceh, hinggd DPW Papua melakukan suksesi. Berbeda dengan periode sebelumnya, sejumlah kepala daerah ikut menjadi pimpinan wilayah partai. Misalnya, Wakil Wali Kota Bekasi Ahrnad Syaikhu yang menjadi ketua DPTW Jawa Barat dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Dania] sebagai ketua MPW PKS.

Wakil Sekjen DPP PIKS Mardani Ali Sera menjelaskan, hal tersebut bukanlah persoalan karena sudah sesuai dengan AD/ART PKS pascaamandemen. Dia menuturkan, naiknya Sohibul Iman menjadi presiden PKS telah meruangkan aspirasi kader-kader PKS di sejum-lah daerah agar kepala daerah aktif bisa mengisi jabatan struktural partai.

Sebelum amandemen, dia menjelaskan, kepala daerah memang tak diperbolehkan untuk merangkap jabatan dalam struktur partai. "Tetapi, desakan dari kader, kita buat amandemen peraturan tentang musyawarah wilayah. Ja-di, dulunya pejabat publik tidak dibolehkan masuk dalam daftar calon semen-tara (DCS). Sekarang, pejabat publik boleh," jelas Mardani Ali Sera saat dihubungi, Ahad (11/10).

Kemudian, lanjut dia, dalam pemilihan umum internal akhirnya memang terpilih sejumlah pejabat publik. Hal ini sendiri dimungkinkan setelah komposisi Majelis Syura PIKS terbentuk. "Sudah Majelis Syura, buat AD/ART yang baru. Di situ dilakukan (amandemen). Peraturan muswil itu kan turunan AD/ART," kata dia.

Hal yang cukup baru lainnya, tutur Mardani, ialah kini setnua pejabat struktural PKS harus menandatangani pakta integritas. "Sekarang semua pelantikan pengurus DPW, NPW, dan DSP sudah harus menandatangani pakta integritas," ujar dia.

Ketua DPW PKS Jawa Barat terpilih, Ahmad Syaikhu, menyatakan akan memilah tugasnya sebagai ketua DPW dan wakil wali kota Bekasi sebaik mungkin. Dia pun menegaskan akan berupaya agar tugasnya di partai tak mengganggu kinerja di pemerintahan. "Hal itu aka dipilah dan harus. Datang ke muswil sekarang pun saya pakai kendaraan pribadi dan tanpa ajudan," kata dia.

Saikhu mengungkapkan, apa yang telah dirintis oleh kepengurusan DPW PKS Javva Barat periode sebelumnya,  yakni Tate Qomarudin, akin ditanjutkan. Salah satunya, yakni target perolehan suara pada Pilkada Jawa Barat 2015. Menurut dia, jika perolehan bisa besar, akan berkontribusi terhadap nasional, terlebih Jabar memiliki potensi suara yang banyak.

"Saya menilai semua eapaian itu akan terwujud dengan kerja sama simpatisan, dan seluruh warga Jabar untuk membangun dengan baik," kata dia.

---
ENGLISH VERSION :


Be Submissive, No Betrayal: Salim Segaf Al-Jufri
Several regional heads become the board members of Prosperous Justice Party (PKS) Regional Boards for the period of 2015-2020

JAKARTA – Several Regional Leadership Boards (DPW) of the Prosperous Justice Party (PKS) performed leadership changes last weekend.

In the 4th Regional Meeting of PKS DPW of Jakarta at Atlet Century Hotel, Jakarta, Sunday (11/10), Salim Segaf Al-Jufri, the chairman of PKS Consultative Assembly, called on all PKS cadres to seriously carry out the mandates.

“There are only two choices; submissive to the people or betray the people. Off course we choose to be submissive to the people. Being submissive to the people has a very deep meaning; to give solution to problems people face every day, “Al-Jufri said before 300 cadres of Jakarta PKS.

The former Minister of Social Affairs reiterated, it was time for the PKS to become the top political party in the 2019 General Elections with the votes above 40 percent. “To be the top party doesn’t need to bring down three or four other existing political parties. Instead, we need to get together with other parties to be at the top, together to do introspection, “Al-Jufri said.

He asserted, one way to become the top party was using the value of Islamic propagation (dakwah) as the commander. The noble value would come up if the dakwah was used as the commander in politics. He said, the PKS cadres should position themselves as Islamic preachers (da’i), ranging from the way they said to their behaviors. People would vote for PKS by looking at the PKS performance.

In the future, Al-Jufri hoped, the PKS cadres should be ready to be the pioneers who gave contributions to the community. Ranging from the pioneers of peace, welfare, empowerment, to defense for people who were unfairly treated in their respective regions. “If we want to be the strong dakwah party, get ready with our contributions, we will be the pioneers so people will see us, “Al-Jufri said.

In the Regional Meeting, the Jakarta PKS DPW also announced the new organizational structure led by Syakir Purnomo. Purnomo replaced Selamat Nurdin. He would be accompanied by Khoirudin to lead the DPW for the period of 2015-2020.

Besides Jakarta, several DPW did leadership changes such as West Java, Maluku, South Sumatra, Aceh and Papua. Unlike the previous period, several regional heads also become the leaders of regional leaderships. Such as, the Bekasi Deputy Mayor, Ahrnad Syaikhu who becomes the chairman of West Java PKS DPW, and the Bandung City Deputy Mayor, Oded M Daniaj as the chairman of West Java PKS Regional Advisory Assmebly (MPW).

 Mardani Ali, secretary-general of the PKS Central Executive Board (PPP), explained such thing was not a problem because it was accordance with the PKS AD/ART in the post of amendment. He said, the appointment of Sohibul Iman as the PKS President had inspired the PKS cadres in several regions to encourage regional heads to be active as the party’s officials.

Prior to the amendment, he explained, the regional heads were not allowed to hold positions in party structures. "However, due to the insistence of cadres, we made amendments to the rules. Now public officials may hold positions in party structures, “Ali Sera said, Sunday (11/10).

Then, he added, the internal election finally elected a number of public officials. It was made possible after the composition of the PKS Consultative Assembly was formed.

The other new thing, Mardani said, was now, all PKS officials had to sign an integrity pact.

The West Java PKS DPW Chairman-elect, Syaikhu Ahmad, said he would sort out his duties as chairman of the DPW and deputy mayor of Bekasi as good as possible. He also said he would try not to disturb his performance in government. "I have to do it. It’s a must. I even came to the Regional Meeting using my own personal car and without aides, “he said.

Saikhu revealed, what had been initiated by Tate Qomarudin, the previous leader of West Java PKS DPW, would continue. Such as the target of number of votes in the Regional Elections 2015 in West Java. According to him, big number of votes in West Java would contribute to the national votes because West Java had such potential.

"I think we will reach such achievement with the cooperation of supporters, and all West Java residents, “he said.