Jokowi-JK Bisa Lebih Baik

Tingkat kepuasan publik paling tinggi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK ada di bidang maritim dan hukum.

MEDIA INDONESIA 26/10 Page 3, -- KINERJA pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Hasil survey Center Strategic and International Studies (CSIS) yang dipaparkan di Jakarta, kemarin, mengindikasikan tingkat kepuasan publik mencapai 50,6%, sedangkan 48,2% menunjukkan sebaliknya.

Meski demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi-JK masih tinggi. Sebanyak 79,7% responden masih percaya Jokowi bisa memperbaiki kinerjanya dalam empat tahun ke depan. Tingkat kepercayaan terhadap JK, berada sedikit di bawah Jokowi, yakni di angka 75,2%.

Survei dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui metoda wawancara tatap muka. Jumlah sampel dalam survei ialah 1.183 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi dengan margin of error sekitar 2,85% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei tersebut, menurut peneliti Departeman Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes, dilakukan untuk memotret gambaran dan kondisi Indonesia setelah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Penelitian itu juga hendak mengetahui apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. "Publik melihat Jokowi-JK terus bekerja memperbaiki sejumlah rapor merah mereka," ujarnya.

Arya menambahkan, kepuasan publik paling tinggi ada pada bidang maritim, yakni 59,4%, dan bidang hukum, 51,1%. Yang paling mengecewakan ialah bidang ekonomi 69,1% dan bidang politik 53,8%. "Penilaian negatif di sektor ekonomi terekam. Hanya 30% publik yang menjawab puas. Sisanya menyatakan tidak tahu."

Dalam survei itu juga disebutkan sebanyak 66,4% publik menilai tidak perlu ada penambahan kursi untuk PDIP.

"Sementara untuk partai KIH yang lain, bahan kursi," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri pada saat berkunjung ke Istana Merdeka setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Sabtu (24/10), dalam jumpa Pers, memberi penilaian masa setahun pemerintahan Jokowi-JK. "Kalau saya boleh beri stressing, saya menilai setahun pemerintahan Jokowi-JK, ya, boleh-boleh saja," kata Megawati. Bahkan kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Jokowi dinilai sangat baik dalam merespons krisis global.

Tunggu Implementasi
Kondisi lingkungan akibat kebakaran hutan yang diikuti bencana asap dan ekonomi yang melambat ikut memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja bidang ini. Menurut Arya, publik merespons negatif sektor ekonomi karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah belum mampu menahan laju penilaian negatif publik.

Perlambatan ekonomi selama tiga bulan terakhir tampaknya turut menurunkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. "Meski sydah ada paket kebijakan ekonimi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," ujar Arya.

Peneliti senior CSIS J Kristiadi menambahkan, sebanyak 49,4% responden tidak yakin pemerintah mampu menyelesaikan persoalan asap dan kebakaran hutan. Publik, jelas Kristiadi, menagih komitmen pemerintah di bidang lingkungan. Pasalnya, kebakaran hutan merupakan persoalan klasik yang ditengarai sarat motif politik.

"Pembakaran hutan sudah terjadi sejak 1960-an. Kepentingan politik kepala daerah membuat jual beli lahan menjadi lazim. Pemerintah harus memperjelas politik negara soal pelestarian lingkungan hidup dengan memberi sanksi tegas pada yang tidak mengikuti aturan," tegasnya. (P-2/RUDY POLYCARPUS)