Jokowi Segera Evaluasi Kabinet Kerja

Hasil survei tingkat kepuasan publik dijadikan bahan koreksi pemerintah.

REPUBLIKA —Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Jokowi akan melakukan evaluasi satu tahunan terhadap Kabinet Kerja. "Ya, ada evaluasi. Tapi, itu urusan intern, tidak untuk ekstern," ucap Pramono di kantornya, Jumat (9/10).

Sebelum evaluasi dalam rangka satu tahunan pemerintahan, Pramono mengatakan, Presiden Jokowi secara berkala terns meminta laporan kegiatan para menteri sebagai bahan penilaian. Namun, seperti apa bentuk evaluasi satu tahunan yang akan dilakukan Jokowi, dia belum berani menjelaskan. "Ada, tapi saya tidak akan menyebutkan," ucap mantan anggota DPR RI tersebut.

Dia juga enggan menjawab ketika ditanya apakah evaluasi satu tahunan tersebut akan berujung päda perombakan Kabinet Kerja Hid II. Pramono beralasan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ihwal hasil survei Indo Barometer yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, Pramono menilai wajar.

Penurunan tingkat kepuasaan itu, kata dia, terjadi karena survei dilakukan pada awal September 2015. Yakni, pada saat tekanan dolar AS terhadap rupiah sedang tinggi-tingginya sampai menyebabkan kurs berada di level Rp 14.800. Sehingga, Pramono menilai wajar raja jika pada waktu itu publik merasa tak puas. "Tapi, kalau survei dilakukan pada hari ini, di mana kurs sudah kembali pada angka kurang lebih Rp 13.400-Rp 13.500, kemudian IHSG juga mengalami penaikan, ada stabilisasi persoalan ekonomi, pasti berbeda hasilnya," kata Pramono.

Pramono yakin, perlahan-perlahan tingkat kepuasaan publik akan kembali meningkat. Sebab, kata Pramono, masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana Presiden Jokowi dan para menterinya berusaha memacu pertumbuhan ekonomi lewat sejumlah paket kebijakan.

Selain itu, Pramono juga memastikan, pemerintah tak pemah berhenti berusaha menangani bencana asap. Bahkan, katanya, Presiden Jokowi selalu turun langsung meninjau lokasi kebakaran. "Kami yakin persoalan kepuasan publik pada pemerintahan akan naik kembali. Masyarakat bisa melihat bagaimana Pak Jokowi mendedikasikan waktunya dari pagi sampai malam untuk memikirkan persoalan bangsa."

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, hasil survei Indo Barometer akan dijadikan koreksi kinerja pemerintah."Ya kita menjadikannya itu suatu koreksi ke dalam juga. Bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (9/10).

Kendati demikian, menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan tak mungkin dapat memuaskan seluruh pihak. Sehingga, jika terdapat masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah, merupakan hal yang wajar.

Pada Kamis (8/10), Indo Barometer mengumumkan hasil survei ten- tang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama enam bulan terakhir. Hasilnya, responden merasa turun tingkat kepuasannya terhadap pemerintahan Jokowi-JK. "Dibandingkan dengan hasil survei pada enam bulan sebelumnya, tingkat kepuasati publik terhadap kinerja para menteri, yakni 46,8 persen. Kinerja menteri ini turun 9,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Kamis (8/10).

Menurut Qodari, dari basil survei tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi turun sebanyak 11 persen dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum saat ini 42,1 persen. Dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada enam bulan lalu, kata dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja wakil presiden 53,3 persen atau turun sekitar 11,2 persen.

Adapun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri secara umum sebesar 37,1 persen dan yang tidak puas 46,7 persen. Sektor ekonomi dan kesehatan dinilai publik menjadi salah satu program yang gagal diselamatkan oleh pemerintah. Selain sektor ekonomi, sektor kesehatan juga dinilai buruk oleh publik. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi pada 1422 September 2015. Dengan jumlah responden tersebut, margin error sebesar tiga persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

--
Halimatus Sa’diyah dan Dessy Suciati Saputri