19 Okt 2015

Moeldoko: Bela Negara Beda dengan Wamil

REPUBLIKA 17/10 PAGE 2 — Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menganggap konteks bela negara yang diwacanakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berbeda dengan wajib militer. Menurut dia, bela negara yang lebih hakiki yaitu membangun jiwa seseorang.

"Bukan mengangkat sejata dan menembaknya, tapi semangat jiwa bela negaranya itu yang lebih utama," kata dia saat dijumpai di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (16/10).

Moeldoko mengatakan, semangat bela negara rakyat Indonesia yang dilandasi dengan disiplin serta tanggung jawab tinggi atas hak dan kewajiban sebagai warga negara sebenarnya bisa diraih. Jika kondisi itu terjadi, masyarakat pun memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk kemajuan sebuah bangsa.

"Jangan dibayangkan kita akan membentuk 100 ribu pasukan sipil atau milisi," ujar dia.

Dia mengungkapkan, salah satu cara membangun jiwa bela negara pada anak-anak dapat melalui kurikulum di sekolah. Sasarannya adalah peningkatan disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain.

"Jadi tidak harus dalam bentuk yang massal karena saat ini kita juga dihadapkan dengan anggaran," jelasnya. Terlebih, Moeldoko mengungkapkari, anggaran pertahanan TNI pada 2016 akan dipotong sebesar Rp 7 trilitui akibat adanya program tersebut.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebelumnya, berencana untuk membentuk 100 juta kader beta negara dalam waktu 10 tahun. Pembentukan ini dimaksudkan untuk kembali menumbuhkan rasa tinta Tanah Air -dan nasionalisme.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, kader bela negara disiapkan mengingat permasalahan bangsa yang semakin banyak. Ia mencontohkan, dari serangan ideologi yang menjerumus untuk menghancurkan bangsa serta hal-hal yang membuat rasa cinta Tanah Air para generasi muda luntur.

Sebelumnya, Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Laksamana Pertama TNI M Faisal mengatakan, perekrutan kader bela negara sebanyak 1oo juta kader akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada 2015, program ini akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 kodam. "Masing-masing bupati yang akan memilih para peserta dari selurub yang ada di Indonesia," ujar Faisal. ■ ed: a syalaby ichsan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar