KOMPAS 10/10 Page 8 -- Australia mengakui tengah membicarakan pengiriman pencari suaka ke Filipina. Pembicaraan ini merupakan bagian dari upaya mencari negara lain agar pencari suaka tidak tinggal di Australia
Menteri Imigrasi Peter Dutton, Jumat (9/10), di Sydney, mengatakan, secara bilateral, Australia sudah mengadakan pembicaraan dengan sejumlah negara, termasuk dengan Filipina. Namun, Dutton menolak berkomentar lebih jauh di mana negosiasi dilakukan.
Dutton juga tidak bersedia mengonfirmasi laporan yang menyebutkan adanya kesepakatan senilai 150 juta dollar Australia agar pencari suaka bisa dipindahkan atau ditahan di pusat penampungan di pulau milik Filipina.
Menteri Luar Negeri Filipina Albert F del Rosario juga mengakui tentang pembicaraan soal pengiriman pencari suaka ke negaranya. Sama seperti Australia, kantor Kementerian Luar Negeri Filipina menolak memberikan rincian yang sudah disepakati.
Harian The Daily Telegraph di halaman depan memuat pernyataan Menlu Australia Julie Bishop, tentang kesepakatan yang dicapai saat dirinya bertemu Del Rosario di New York. Bishop mengakui, kesepakatan tinggal ditandatangani Presiden Filipina Benigno Aquino III.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan, kerja sama dengan Filipina telah lama dilakukan dalam hal migrasi tidak legal serta penyelundupan dan perdagangan manusia.
Kebijakan keras
Dalam urusan pencari suaka, Australia dikenal keras dan berupaya menghalau kapal pencari suaka yang mencoba sandar di negeri ini. Kebijakan keras ini bahkan diberlakukan terhadap mereka yang memang masuk kategori pencari suaka murni menurut standar internasional.
Tempat-tempat penampungan sementara di Australia juga mendapat sorotan karena kondisinya yang tidak layak. Kelompok hak asasi manusia di PBB bahkan melaporkan tentang pelecehan sistematis terhadap anak.
Kendati banyak dikritik, Australia tak segan mengirim pencari suaka ke Pasifik, seperti Nauru dan Pulau Manus di Papua Niugini. Di dua tempat ini, Australia membangun pusat detensi sebelum pencari suaka ditempatkan di negara ketiga.
"Kami juga mempunyai persetujuan bilateral dengan Kamboja. Jika kami bisa menghasilkan persetujuan dengan negara-negara lain, kami akan melakukannya," kata Dutton.
Persetujuan dengan Kamboja dilakukan semasa pemerintahan mantan Perdan Menteri Tony Abbott, tahun lalu. Kamboja dalam kesepakatan ini mendapat 29 juta dollar Australia sebagai imbalan atas kesediaan menerima pencari suaka dari Australia.
Bantuan Australia berlaku selama empat tahun. Kesepakatan itu sendiri mendapat kecaman dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia.
Tak disebutkan berapa jumlah pencari suaka yang akan ditampung Kamboja. Pilihan Kamboja sebagai tempat baru bagi pencari suaka sejauh ini tak mendapat sambutan. Hanya empat pencari suaka yang bersedia untuk tinggal di Kamboja.
Australia adalah salah satu negara harapan bagi para pencari suaka. Gelombang perahu berusaha berlabuh di Australia dan mencapai puncaknya dua tahun lalu Sebelum kebijakan keras diberlakukan, hampir setiap hari ada kapal yang merapat, meski ratusan orang juga tenggelam sebelum sampai tujuan.
(AFP/REUTERS/RET)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar