KOMPAS 4/10 Page 5, -- Pada hari terakhir keikutsertaan delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Jumat (2/10), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi masih sibuk mondar-mandir menghadiri sejumlah agenda pertemuan bilateral. Selajn mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sesi debat umum, pada hari itu Retno juga bertemu Presiden Dewan Keamanan PBB Roman Oyarzun Marchesi, dilanjutkan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di ruang kerja masing-masing.
Baik Marchesi maupun Ban mengapresiasi langkah dan keterlibatan aktif Indonesia selama ini di PBB. Apresiasi terhadap Indonesia disampaikan Ban secara khusus lewat juru bicaranya seusai pertemuan dengan Retno.
Menurut Ban, dirinya selalu mengapresiasi peran dan kontribusi kuat Indonesia dalam setiap kerja PBB. Indonesia dinilainya selalu punya kemampuan advokasi dalam berbagai isu global yang penting.
Isu global itu, antara lain, terkait dengan perubahan iklim, perlucutan senjata dan nonproliferasi, serta kepemimpinan dalam pengembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) tahun 2030.
"Selain itu, Indonesia juga telah menjadi pendukung yang sangat berharga bagi berbagai operasi dan keberadaan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB," ujar Sekjen PBB.
Ban lebih jauh juga mengaku sangat senang hubungan antara PBB dan Indonesia terus berlangsung dan semakin kuat. Dia mengaku sangat yakin kondisi seperti itu dapat dilanjutkan, semakin mendalam demi saling mempromosikan tujuan-tujuan global bersama.
Isu keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB menjadi salah satu dari beberapa komitmen yang diangkat oleh Indonesia dalam Sidang Debat Umum Ke-70 Majelis Umum PBB kali ini.
Terbesar ke-11
Terkait Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, pada 31 Mei 2015 jumlah pasukan asal Indonesia yang dikirim mencapai 2.729 personel. Jumlah itu akan ditambah lagi mencapai 4.000 personel hingga tahun 2019.
"Kita ini termasuk pemain besar dalam jumlah pasukan yang dikirimkan mengikuti misi-misi operasi PBB. Pada Juli 2014, Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan kawasan Asia Pasifik, seperti juga disampaikan hasilnya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di sidang debat umum kali ini," ujar Retno.
Dalam pidatonya di depan forum debat umum Sidang Majelis Umum PBB, Kalla menyebutkan, hingga saat ini ada lebih dari 100.000 personel Pasukan Perdamaian PBB yang dikerahkan dalam sedikitnya 16 operasi pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia.
"Indonesia bangga karena menjadi kontributor pasukan militer dan polisi terbesar ke-11 dengan total 2.700 personel. Kami akan berkontribusi lebih besar lagi di masa mendatang," ucap Kalla dalam pidatonya.
Komitmen mengirimkan pasukan militer di bawah payung PBB ini memang menjadi kebijakan RI. Diakui, banyak pihak menginginkan Indonesia juga bisa aktif mengirimkan pasukan militernya dan terlibat langsung dalam masalah-masalah di sejumlah negara, seperti terkait keberadaan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).
"Akan tetapi, Indonesia memang tidak akan pernah mengirimkan pasukannya jika tidak di bawah PBB. Prinsipnya seperti itu. Jadi, kalau misinya tidak di bawah PBB, posisi kita jelas, tak akan ikut bergabung di dalamnya," ujar Retno.
Walau mendapat pujian dari PBB, dalam pidato di forum debat umum, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tak ragu mempertanyakan peran serta dan kemampuan PBB. Terutama dalam menangani berbagai isu persoalan yang tengah dihadapi dunia saat ini, termasuk radikalisme dan kemiskinan.
Palestina
Keterlibatan konkret lain RI dalam konteks keanggotaan di PBB, yang juga disebut oleh Retno, adalah terus menyuarakan dan membantu Palestina mencapai kemerdekaannya. Dalam waktu dekat, sebelum akhir tahun, Indonesia akan membuka konsul kehormatan di Ramallah, Tepi Barat.
Rencana itu telah dikomunikasikan Retno dengan mitranya, Menlu Palestina Riyad al-Maliki, agar Pemerintah Otoritas Palestina bisa segera memberikan persetujuan. Upaya Indonesia, atas permintaan Palestina, membantu melobi negara-negara lain agar mendukung prosesi pengibaran bendera Palestina juga terbilang sukses.
Seperti diwartakan, dalam proses voting yang digelar atas draf Resolusi 69/320, sebanyak 119 negara menyatakan dukungan mereka. Sementara 45 negara lain tidak mengambil sikap dan 8 negara lagi menolak memberikan dukungan.
Resolusi tersebut berisi rencana pengibaran bendera Palestina, negara pemantau non-anggota di PBB. Pengibaran diyakini menjadi semacam simbol pengakuan dan dukungan terhadap berdirinya negara Palestina merdeka.
Akan tetapi, Palestina masih perlu upaya lebih keras dan panjang untuk mencapai posisi sebagai anggota tetap Majelis Umum PBB. Untuk itu, mereka harus mendapat dukungan dan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.
Dalam upacara pengibaran bendera Palestina itu, Retno berdiri bersama puluhan diplomat negara pendukung lainnya, termasuk Ban Ki-moon dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Prosesi pengibaran bendera berlangsung di Taman Mawar, di dalam kompleks Markas Besar PBB.
Saat berbincang di sela-sela persidangan, Retno menyebutkan, jika melihat berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selama ini, terutama terkait kebijakan politik luar negeri RI, dirinya mengaku heran dengan masih adanya anggapan kalau Indonesia saat ini terlalu melihat ke dalam (inward looking).
"Ada anggapan kalau dari sejumlah kebijakan, seperti penenggelaman kapal pencari ikan ilegal asal negara lain atau eksekusi warga negara asing terpidana mati narkotika itu menunjukkan kita seolah menjadi sebuah negara yang terlalu melihat ke dalam dan tertutup. Padahal, menurut saya, kenyataannya tidak demikian," ujarnya
(Wisnu Dewabrata dari New York, Amerika Serikat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar