Israel Mustahil Jadi Negara Yahudi

Negara anggota OKI didesak untuk memboikot produk Israel

REPUBLIKA 16/12 Page 9, -- Wakil Ketua Komite Hak-Hak Rakyat Palestina (CEIRPP) PBB Desra Percaya mengatakan, Israel tak mungkin menjadi negara Yahudi. Kalau Israel tetap memaksa ingin diakui sebagai negara Yahudi, maka konflik terkait Yerusalem akan masuk ke ranah agama.

"Mereka meminta Palestina mengakui Israel menjadi negara Yahudi sebagai syarat untuk mengakhiri konflik. Tidak mungkin," ujar Desra di sela penutupan International Conference on Question of Jerusalem di Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut dia, Palestina tentu saja menolak tuntutan tersebut, tak terkecuali Indonesia yang enggan mengakui Israel. Bahkan, banyak negara anggota PBB juga tak mau mengakui Israel karena menilai tuntutan tersebut tidak realistis.

Menurut Desra, CEIRPP khawatir jika Israel mendapat pengakuan tersebut, berarti semua penganut agama selain Yahudi harus keluar termasuk dari Yerusalem. Karena itu, isu pendudukan Israel atas Yerusalem bukanlah konflik agama melainkan provokasi Israel.

"Kita harus menyadari fakta ini dan menolak upaya-upaya yang meyakinkan kita untuk menerjemahkan konflik ini dalam pandangan agama," kata Desra. Ia mengakui, posisi Yerusalem sebagai kota suci Islam, Kristen,dan Yahudi dieksploitasi oleh sejumlah pihak.

Mereka menggiring opini publik bahwa perebutan Yerusalem antara Palestina dan Israel merupakan konflik antarumat beragama. Ia menambahkan, mengubah isu Yerusalem ke konflik agama akan memicu kaum fanatik terlibat.

"Situasi seperti ini akan semakin menjauhkan perdamaian dan pemenuhan hak asasi rakyat Palestina," tutur Wakil Tetap RI untuk PBB itu. Ia menyeru agar masyarakat internasional mendesak Israel mengakhiri provokasi terutama di Masjidil Aqsa, Yerusalem.

Dalam beberapa bulan terakhir, kekerasan, terorisme, dan pendudukan ilegal di Yerusalem Timur meningkat. Padahal, kata Desra, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19 pada 29 November 2012 menyatakan Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina.

Tak hanya itu, perselisihan antara warga Yahudi dan Arab di Yerusalem juga semakin berkembang. Ini sangat berbeda dibandingkan sebelum Perang 1948 saat orang-orang berbeda latar belakang agama bisa hidup berdampingan dengan damai.

Tindakan keras terhadap Israel akan mampu mengakhiri pendudukan mereka terhadap Palestina. Salah satu cara efektif yang dapat ditempuh, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memboikot produk Israel.

Shawan Jabarin, Dirjen Al-Haq Law in the Service of Man, organisasi HAM independen di Palestina, tindakan kongkret yang bisa diambil OKI adalah memastikan para pemasok barang ke negara mereka tak menjual produk dari wilayahan pendudukan Israel.

Terutama, produk yang dibuat di kawasan permukiman Israel yang berdiri di atas tanah milik Palestina. ''Indonesia, Yordania, Arab Saudi, dan negara lainnya mestinya membuat aturan domestik mengenai hal itu,'' kata Jabarin.

Ia mengungkapkan, Israel menikmati pendapatan 6 miliar dolar AS per tahun dari wilayah pendudukan. Lebih jauh, ujar Jabarin, setiap negara mesti bekerja sama dengan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) untuk mendorong dijatuhkannya sanksi kepada Israel. Ia menambahkan, Israel telah menganeksasi Yerusalem Timur pada 1967.

Sejak saat itu, jelas dia, Israel melakukan pembersihan etnik degan kekuatan senjata. Penghancuran rumah, ekspansi wilayah di Yerusalem merupakan realitas keseharian yang dihadapi warga Palestina, entah kapan itu bisa berakhir.

Di sisi lain, sekitar 120 ribu warga Palestina tak bisa kembali ke Tepi Barat sejak Israel menguasai Tepi Barat pada 1967.