Kesenjangan Ekonomi Asia

KOMPAS 12/12 Page 6, Editorial -- Isu kesenjangan ekonomi kembali menjadi sorotan pada panggung regional, kali ini pada pertemuan parlemen Asia ke-8 di Phnom Penh, pekan ini.

Dalam dua dekade terakhir, Asia menjadi kawasan pertumbuhan paling dinamis di dunia dan lokomotif utama pertumbuhan ekonomi global. Namun, pada saat yang sama, kesenjangan di kawasan juga kian menganga.

Kontras dengan konvergensi yang terjadi di Amerika Latin dan Amerika Tengah di mana pertumbuhan mempersempit kesenjangan, menurut ADB, indeks gini yang mengukur ketimpangan di Asia naik 1 persen per tahun selama 1990-an hingga 2000-an. Angka kemiskinan ekstrem atau absolut menurun drastis, tetapi tidak demikian dengan jumlah penduduk miskin yang justru melonjak.

Karena itu, bisa dipahami, desakan untuk pertumbuhan lebih merata dan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif kencang disuarakan akhir-akhir ini.

Kesenjangan ekonomi regional bukan hanya persoalan Asia, melainkan juga kawasan lebih kecil ASEAN. Kesenjangan terjadi bukan hanya dalam pertumbuhan, melainkan juga pembangunan manusia, pendapatan, skala ekonomi, kondisi infrastruktur, keterbukaan ekonomi, dan sebagainya.

Kesenjangan terjadi bukan hanya antara ASEAN-6 dan negara-negara yang bergabung belakangan (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam/CLMV), melainkan juga di ASEAN-6 sendiri. Dari sisi pendapatan, negara kaya (Singapura, Malaysia, dan Brunei) memiliki PDB per kapita 15 kali lipat PDB per kapita negara berpendapatan menengah (Thailand, Indonesia, Filipina) dan 30 kali lipat CLMV.

Krusialnya isu yang berpotensi memicu instabilitas politik dan sosial jika tak diatasi dengan baik ini menyebabkan kesenjangan juga jadi isu prominen dan bahasan intensif dalam berbagai forum dan kajian akademis.

Pada KTT ASEAN di Manila belum lama ini, pembangunan inklusif dipilih sebagai tema untuk merespons problem serius kesenjangan kawasan. Salah satu tujuan MEA adalah juga untuk mengatasi kesenjangan antarnegara dan menciptakan kemakmuran yang lebih merata.

Ironisnya, dalam jangka pendek, kesenjangan dikhawatirkan justru semakin buruk dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga terampil. Ketersediaan lapangan kerja yang kian terbuka bagi kelompok tertentu mendesak kelompok lain yang marjinal ke pinggiran.

Kebijakan pembangunan inklusif dianggap sebagai jawaban atas kesenjangan regional ini. Kenapa inklusif? Karena dinamisme pertumbuhan dan distribusi manfaat liberalisasi ekonomi, perdagangan, dan investasi selama ini tidak dinikmati merata oleh negara-negara di kawasan.

Terkait ini, di ASEAN sendiri disadari pentingnya pembuat kebijakan di tingkat nasional memfasilitasi terjadinya integrasi sosial dan ekonomi kawasan serta peran aktif negara merespons kegagalan pasar. Ini tantangan untuk ASEAN yang selama ini mengusung kebijakan untuk tak saling mencampuri urusan dalam negeri sesama anggota.