PKS Evaluasi Fahri

BERTEMU JOKOWI : Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Presiden Partai Keaditan Sejahtera (PKS) Sohibul 'man (tengah) didampingi Anggota Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf (kiri) saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/12). Kedatangan petinggi PKS tersebut untuk bersilaturahim pasca-Munas PKS, sebagai upaya membangun suasana kondusif dalam politik dan kenegaraan.

Setiap kader PKS harus siap ditempatkan di posisi manapun

JAKARTA — DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengevaluasi kinerja para kader yang menjadi pejabat publik. Tak terkecuali Fahri Hamzah, wakil ketua DPR yang dikenal kerap memunculkan pernyataan kontroversial. Evaluasi itu pun bisa berdampak pada rotasi terhadap kader bersangkutan.

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, evaluasi dan rotasi merupakan hal wajar di tubuh partai. "Ya, namanya di organisasi, evaluasi atau semacamnya ada," kata dia usai memberi pidato pembukaan acara gelar wicara (talk show) "Penguatan Peran Ibu dalam Mengokohkan Ketahanan Keluarga Guna Mengokohkan Ketahanan Nasionar di DPP PKS, Jakarta, Senin (21/12).

Sohibul menambahkan, saat ini, Fahri memang masih menjadi pimpinan DPR RI. Dia menegaskan, evaluasi sedang dilakukan dengan kinerja Fahri yang meraih suara 125.083 pada Pemilu 2014 itu sebagai pimpinan parlemen.

Sebelumnya, keputusan Fahri untuk menonaktifkan Akbar Faizal sebagai anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dilaporkan ke MKD. Fahri dianggap sewenang-wenang karena mencopot Akbar di saat sidang keputusan MKD atas kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto. Di sisi lain, Fahri tak mencopot Ridwan Bae yang sebelumnya diadukan Akbar Faizal.

Sohihul menegaskan sudah mengingatkan seluruh kader PKS untuk tidak memberikan pendapatpendapat yang masuk ke materi penyidikan. Dia mengaku sudah menginstruksikan kader PKS di parlemen untuk tak menimbulkan kegaduhan di luar proses yang terjadi di MKD.

Jika kegaduhan dibunyikan di luar proses persidangan, dia mengungkapkan, ada kesan mengambil alih perkara di MKD. Tak hanya itu, dia menjelaskan, pernyataan-pernyataan pimpinan DPR yang keras soal perkara di MKD akan menimbulkan dampak psikologis intimidatif. Akibatnya, orang-orang yang ingin melaporkan kasus di MKD menjadi takut karena dituding dengan tuduhan hermacam-macam.

Sohihul mengatakan, hasil evaluasi dart seluruh kader PKS, termasuk Fahri Hamzah, belum selesai. Dia pun mengungkapkan, proses itu belum sampai menyiapkan pengganti Fahri di kursi pimpinan DPR. "Belumlah (nama pengganti Fahri), belum sampai ke situ," katanya. Menurut Sohibul, saat ini, posisi anggota DPR dapil NTB itu masih tetap di pimpinan DPR RI. Belum ada perubahan atau rotasi kader.

Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri menegaskan, sampai saat ini, belum ada perubahan posisi kader PKS di lembaga legislatif. Meski demikian, proses evaluasi terhadap kader tents dilakukan. Dia menjelaskan, evaluasi tak dilakukan hanya untuk individu. "Kalau evaluasi kart dilakukan semua, bukan hanya di DPR, tapi juga di struktur atau legislatif di daerah," kata Salim Segaf di kantor DPP PKS, kemarin.

Menurut mantan menteri social ini, evaluasi terhadap seluruh kader dilakukan untuk melihat kinerja. Kalaupun ada yang perlu dirotasi, hal itu akan jadi evaluasi di secara umum oleh PKS. "Belum (evaluasi khusus Fahri), khusus orang tertentu belum ada," kata dia.

Meski demikian, Salim menegaskan, setiap kader PKS harus siap dan mau ditempatkan di manapun sesuai dengan kehijakan partai. "Pada dasarnya, kader-kader PKS di manapun sebagai kader siap saja di manapun di DPR maupun di struktur," kata dia.

Pengamat politik, Fachri Ali, menilai wajar jika PKS berniat untuk mengganti posisi Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR RI. Menurutnya, sikap Fahri Hamzah sering kali merugikan partainya. Terakhir, dia menyoroti Fahri yang kerap membela koleganya, Setya Novanto, dalam kasus "Papa Minta Saham".

Sikap itu dinilai merugikan PKS. "Ya jelaslah itu kaitannya dengan kemarin di sidang etik (Setnov), kalau itu terjadi (pencopotan Fahri)," kata Fachri Ali kepada Republika, kemarin.

Dia pun menyarankan PKS untuk mengganti Fahri dengan kader yang lebih berintegritas, bukan berkarakter "politicking". Sosok itu dibutuhkan oleh PKS untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada PKS. "Yang membela Novanto diganti, itu sangat bisa diterima," kata Fachri menegaskan.

Kemarin, Republika pun menghubungi Fahri Hamzah mengenai evaluasi dari DPP PKS itu. Saat dihubungi, tak menjawab. Dia hanya membaca pesan Whatsapp yang dikirim Republika. [AGUS RAHARJO]