Report oleh Muhammad Fakhrudin, “Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat menjadi isu tematik musrenbang, Kalbar minta pangkalan militer”

REPUBLIKA — Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Menurutnya, pangkalan militer dibutuhkan untuk menjaga Laut Cina Selatan. "Laut Cina Selatan kini menjadi ajang perkelahian antara negara besar. Kita tidak tahu 10 sampai 20 tahun ke depan antara Cina dan Jepang," ujarnya, di Pontianak, Selasa (14/4).

Dia mengungkapkan, pangkalan militer tersebut dapat mencontoh seperti pangkalan militer di San Diego, Amerika Serikat, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dengan begitu, katanya, upaya pencegahan dari adanya infiltrasi musuh bisa dideteksi.

"Misalnya, kita taruh di lahan 10 ribu hektare karena Laut Cina Selatan sangat strategic," katanya menambahkan. Laut Cina Selatan hingga kini dipersengketakan enam negara, termasuk Cina, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam. Malaysia, dan Taiwan. Dalam kunjungannva ke Jepang beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mendorong adanya code of conduct di wilayah tersebut.

Selain mengusulkan tentang pangkalan militer, Gubernur Cornelis mengusulkan pembangunan perbatasan ke dalam buku biru Bappenas. Yaitu, pembangunan jalan paralel perbatasan dari Tanjung Datu hingga ke Kalimantan Utara.

Pertumbuhan ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago berharap perekonomian wilayah dan nasional pada 2016 meningkat. Andrinof menginginkan perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 6,0 persen.

"Dengan pertumbuhan yang tinggi, akan membuat angka kemiskinan turun menjadi 8,0 persen. Begitu juga, dengan pengangguran terbuka dapat diturunkan menjadi 2,5 persen," kata Andrinof saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa (14/4).

Untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan di Kalimantan Barat, dia mengungkapkan butuh penyelarasan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, baik untuk rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Menurut Andrinof, penyelarasan disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik daerah yang disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintah, antara pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Untuk itu, Andrinof merekomendasikan beberapa agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi, khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna. Kemudian, pemberdayaan petani dan nelayan, khususnya dalam hal perbaikan akses pupuk, benih, dan pestisida. "Termasuk jaringan irigasi, penyuluhan. dan promosi komoditas unggulan daerah.

Selain itu, lanjut Andrinof, perlu peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur sebagai kewenangan daerah. "Untuk perbaikan kualitas jaringan jalan dan peningkatan kapasitas atau suplai listrik wilayah," kata Andrinof.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Ahi mengatakan, musrenbang telah dilakukan mulai desa. kecamatan, daerah, hingga pramusrenbang tingkat provinsi. Menurutnya, isu stratégis pembangunan di Kalimantan begitu banyak.

Meski begitu, dia mengungkapkan, semua sepakat dengan satu isu tematik di Kalimantan, yaitu infrastruktur. "Infrastruktur itu sangat berarti bagi kami untuk memberikan kemudahan daerah-daerah untuk berkembang dan juga untuk memudahkan investor untuk masuk," kata Ahi.

Menurutnya, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah pusat mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar hanya Rp 4,51 triliun. 

--
Scan Article