Rene L Pattiradjawane, "Diplomasi Maritim Konsesi Asia"

Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan mencapai titik merisaukan banyak pihak, tidak hanya di antara Negara yang memiliki klaim tumpang tindih kedaulatan di wilayah tersebut, tetapi juga kekuatan besar lain seperti AS, Jepang, India, dan bahkan organisasi seperti ASEAN. Yang mengherankan, semua pernyataan yang muncul tentang banyak isu di wilayah tersebut selalu ditanggapi dengan keberangan Beijing.

Sampai sekarang, tak ada titik terang bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Berbagai kajian dan pernyataan bermunculan sejak awal tahun ini, dan bahkan ada pihak menetapkan koordinat geografis yang menyebabkan seolah-olah Indonesia memiliki kepentingan atas Maim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan.

Pernyataan keras Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Tokyo bulan lalu menyebabkan ketegangan karena pernyataannya tentang sembilan garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan "tidak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional". Beijing tersinggung dengan pernyataan ini karena menganggap antara RI dan RRT tidak ada pertikaian Maim tumpang tindih di wilayah tersebut.

Yang menjadi pertanyaan besar masalah Maim tumpang tindih Laut Tiongkok Selatan adalah kenapa ketika semua negara menggunakan hukum laut internasional melalui ratifikasi masing-masing pihak atas Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, terdapat perbedaan pandangan sangat tajam atas masalah ini? Apa yang membedakan, misalnya, interpretasi UNCLOS antara Malaysia-Filipina atau antara RRT-Filipina?

Kolom ini berpandangan setidaknya ada beberapa faktor penting yang harus disimak dan dikaji secara ekstensif. Pertama, letak wilayah Laut Tiongkok Selatan sangat strategis, baik secara ekonomi, perdagangan, maupun militer. Karena itu, semua perubahan situasi dan kondisi di kawasan tersebut akan mengganggu kepentingan strategis banyak pihak, tidak hanya antara RRT dengan Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, tetapi juga AS, India, Indonesia, Jepang, dan negara lain ketika konstruksi geopolitik global bergeser ke kawasan Asia.

Kedua, ada upaya transformasi ekstensif yang dilakukan RRT melalui pendekatan barn konsep Jalan Sutra Maritim Abad Ke-21 ditopang Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). Secara nyata, pendekatan baru ini memiliki strategi kepentingan nasional RRT secara mendalam, meredakan pertikaian di Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah pertumbuhan bersama melalui iming-iming dana masif, tapi di sisi lain dijadikan alat penekan pada perilaku yang dianggap Beijing menyimpang terlalu jauh dari pandangan geostrategis yang ingin dicapainya.

Dan ketiga, perlombaan senjata berbagai pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan strategis di Laut Tiongkok Selatan pada titik tertentu akan mudah berubah menjadi diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy), ketika nafsu kolonialisasi wilayah samudra menjadi tidak terbendung sama sekali.

Dalam pembicaraan Kompas dengan Presiden Ma Ying-jeou di Taipei pekan lalu, ia menjelaskan pengalamannya membentuk resolusi konflik menuju langkah saling percaya (CBM) melalui Inisiatif Perdamaian Laut Tiongkok Timur dalam kerja sama perikanan dengan Jepang serta konsensus penegakan hukum dengan Filipina terkait masalah demarkasi wilayah tumpang tindih zona ekonomi eksklusif.

Gagasan Presiden Ma bisa menjadi model bangunan resolusi konflik meredam ketegangan di Laut Tiongkok Selatan melalui berbagai mekanisme kerja sama saling menguntungkam Kita mengusulkan bentuk Konsensus Asia melalui kerja sama penjaga pantai (coast guard) mengatasi persoalan keamanan non-tradisional seperti perompak, penangkapan ikan legal, penyelundupan, terorisme, dan sebagainya.

Konsensus Asia adalah kerja sama non-militer seperti patroli bersama penjaga pantai menghilangkan potensi berubahnya diplomasi maritim menjadi diplomasi kapal perang. Di dalam Konsensus Asia in kerja sama penjaga pantai adalah simbol perdamaian dan stabilitas bagi kepentingan bersama.