KOMPAS 21/10 Page 6, -- Ekonomi adalah tantangan yang harus diselesaikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla setelah setahun pertama pemerintahan berjalan.
Dalam bidang politik, praktis lembaga legislatif mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla selama satu tahun pertama. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pada awal pemerintahan dikhawatirkan akan menjadi penghambat ternyata berjalan mulus.
Tantangan justru datang dari dalam pemerintahan. Pada sembilan bulan pertama, pemerintah harus membenahi organisasi kementerian dan lembaga negara dengan akibat penyerapan anggaran tak secepat harapan. Padahal, belanja pemerintah diharapkan menggerakkan ekonomi saat pertumbuhan sektor swasta melambat.
Langkah pertama pemerintahan Jokowi-Kalla memangkas subsidi bahan bakar minyak memberi ruang fiskal lebih besar. Akan tetapi, karena tidak diikuti persiapan membereskan logistik dan transportasi publik, penghapusan subsidi mengerek kenaikan harga dan inflasi Desember 2014. Saat harga BBM kemudian turun kembali, dampaknya kurang terasa bagi penurunan harga.
Harga pangan, terutama beras, bergerak naik pada Maret 2015, kemudian turun sedikit, dan sekarang kembali stabil tinggi. Harga beras medium Rp 10.440 per kilogram, sementara tahun lalu Rp 8.500-Rp 9.000.
Tantangan berat juga menghadang dari perekonomian global. Rencana bank sentral AS menaikkan suku bunga menyebabkan gejolak nilai tukar rupiah. Pelemahan ekonomi Tiongkok, kuartal ketiga secara resmi hanya tumbuh 6,9 persen, menyebabkan permintaan ekspor batubara dan mineral serta komoditas Indonesia melemah.
Pada awal pemerintahan, harapan masyarakat sangat tinggi, salah satunya penguatan nilai tukar rupiah. Namun, nilai tukar melemah ke Rp 13.000-an per dollar AS.
Siklus perlambatan terjadi. Perekonomian triwulan I hanya tumbuh 4,72 persen dan triwulan II 4,67 persen dari target 5,8 persen. Akibatnya, target pajak untuk membiayai pembangunan sulit terpenuhi. Tahun 2016, target pertumbuhan ekonomi direvisi menjadi 5,5 persen.
Pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur berupa bendungan, jaringan irigasi, dan listrik terus berjalan. Pembangunan satu juta rumah terealisasi 493.000 unit. Merespons perlambatan perekonomian, pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi ekonomi untuk menjawab kebutuhan dunia usaha sebagai penggerak perekonomian.
Ekonomi memang tidak tumbuh setinggi target. Karena itu, diharapkaan pemerintah perlu menjaga kualitas pertumbuhan dan konsistensi implementasi kebijakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar