Cara yang. ditempuh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ialah dengan memindahkan pekerja harian lepas (PHL) yang saat ini berada di bawah suku dinas ataupun dinas menjadi PPSU di bawah kendali lurah.
"Masih banyak laporan, lurah minta tolong kepada PHL Dinas Kebersihan atau Pertamanan (Dinas Pertamanan dan Pemakaman) untuk membereskan masalah, tapi PHLnya"menolak lantaran mereka merasa bukan digaji lurah sehingga (masalah) tidak selesai-selesai. PHL-PHL itu nanti akan saya pindahkan menjadi PPSU," kata Ahok di Balai Kota, bererapa waktu lalu.
Menurut Gubernur, kinerja PPSU di bawah lurah saat ini sangat baik. Kehadiran mereka bisa menyelesaikan berbagai keluhan warga dengan cepat.
Hal senada dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City DKI Jakarta Setiaji. Menurutnya, PPSU mempercepat respons lurah terhadap pengaduan warga yang masuk melalui aplikasi Qlue. Sebelum ada aplikasi Qlue, lurah hanya dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tingkat kelurahan yang jumlahnya terbatas.
"Signifikan sekali peningkatan responsnya. Banyak aduan bisa selesai kurang dari 30 menit," kata Setiaji ketika dihubungi Media Indonesia.
Dari observasi yang ia lakukan melalui media sosial ataupun aplikasi Qlue, banyak warga mulai merasakan manfaat PPSU. Namun, Setiaji mengakui ada tugas-tugas atau pengaduan warga yang tidak bisa ditangani lurah karena di luar kewenangan UKPD.
"Misalnya, perbaikan trotoar, harus menunggu dari Dinar Bina Marga dan membutuhkan waktu lama. Di luar itu, hampir semua aduan bisa cepat direspons," ujarnya.
Di sisi lain, salah seorang PPSU Kelurahan Pasar Minggu, Mudjono, 48, menjelaskan setiap hari ia menyisir jalan untuk melakukan brbagai peker-' jaan, antara lain membersihkan sampah yang berserakan dan mengangkat lumpur dari saluran air di wilayah RW 1, 2, dan 3, Rawa Bambu, sesuai instruksi lurah. "Hasilnya, sekarang wilayah RW itu bersih dari sampah. Saluran air lancar," tuturnya. (Put/NelJJ-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar