4 Nov 2015

PKS akan Dirikan Pusat Khidmat

REPUBLIKA 4/11 Page 4, — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendirikan Pusat Khidmat PKS. Pusat Khidmat akan dibentuk di tiap level hingga basis desa. Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman mengungkapkan, Pusat Khidmat menjadi pengejawantahan dari 70 program PKS yang dibahas dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV 2015.

"Khitmad pada rakyat ini terkandung tiga makna, pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan melalui advokasi-advokasi," kata Sohibul di Mukernas IV PKS, Depok, Selasa (3/11). Dia mengungkapkan, Pusat Khitmad akan menjadi pusat penyerapan aspirasi dan mentransformasikan aspirasi dari masyarakat.

Ketua Pelaksana Mukernas PKS 2015 Mardani Ali Sera mengatakan, Pusat Khidmat merupakan manifestasi PKS sebagai partai dakwah. Dengan unit tersebut, PKS bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

"Untuk bidang kesejahteraan rakyat, PKS akan mengokohkan Pusat Khidmat PKS. Pusat Khidmat ini akan ada di tiap level hingga basis desa," kata wakil sekjen DPP PKS itu memaparkan. Di dalamnya, lanjut dia, ada unsur pemberdayaan perempuan, kesejahteraan rakyat, pembelaan advokasi, pemuda, pemberdayaan ekonomi kader, dan umat.

Sementara itu, Sohibul mendorong semua partai politik di Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan agenda besar transformasi struktural. Dia mengungkapkan, agenda tersebut bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dan maju. Anggota Komisi X DPR RI itu mengungkapkan, semua partai politik harus mewujudkan agenda transformasi struktural. Menurutnya, ada beberapa sektor yang harus dibenahi dalam agenda tersebut.

Pertama, struktur ekonomi nasional. Dia menilai, ekonomi nasional saat ini tidak terlalu sehat. Buktinya, kepemilikan modal di sektor ekonomi masih sangat timpang. Rantai industri umumnya bermuara ke luar negeri. Ekonomi Indonesia pun sangat rentan terdampak terhadap perubahan ekonomi. Begitu juga di bidang politik. "Di bidang politik, fundamental politik kita masih sangat lemah sehingga membuat high cost democracy," katanya.

Sohibul menambahkan, di sektor hukum, Indonesia juga masih memiliki catatan. Menurutnya, arah penegakan hukum masih tidak jelas. Lembaga penegak hukum pun masih tampak tidak harmonis. Sohibul mengatakan, tiga hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dan seluruh parpol di Indonesia. Ketika seluruh pihak bekerja sama, dia menjelaskan, transformasi struktural dapat segera diwujudican dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sohibul secara khusus meminta kader PKS untuk terus memberi siunbangan pikiran untuk perbaikan negeri ini.

Penulis : AGUS RAHARJO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar