Keputusan Jokowi secara tidak langsung mendorong percepatan kemitraan TPP yang digagas AS bersama 11 negara lain. Menurut Jokowi, kemitraan itu akan menyeimbangkan perekonomian Tiongkok yang terus mencengkeram kawasan Pasifik. TPP juga melibatkan sejumlah negara seperti Australia, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
Jika berjalan, kemitraan itu menjadi salah satu sistem perdagangan antarnegara terbesar yang pernah ada di Pasifik. Indonesia memiliki perputaran ekonomi sekitar US$1 triliun setiap tahun.
"Indonesia negara dengan perekonomian terbuka. Dengan 250 juta penduduk, kita memiliki perekonomian terbesar di ASEAN," kata Jokowi.
Seusai bertemu Obama, Jokowi bertemu dengan Kamar Dagang AS untuk menyepakati perjanjian bisnis senilai US$20,075 miliar.
Kesepakatan bisnis termasuk penjualan gas senilaPUS$13 miliar antara Pertamina dan Corpus Christi Liquefaction, anak perusahaan Cheniere Energy, serta investasi US$1 miliar oleh General Electric di sektor listrik, minyak dan gas, juga proyek kesehatan.
Rencana Jokowi mengikutsertakan Indonesia dalam kemitraan TPP disambut baik oleh Kadin Indonesia. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Shinta W Kamdani, "TPP itu dapat membuka pasar bagi Indonesia. Hanya, pemerintah harus serius meningkatkan daya saing agar setara atau bahkan melebihi kompetitor. Bukan berarti masalah selesai jika sudah masuk TPP."
Ekonom DBS Group Gundy Cahyadi mengingatkan pemerintah mempertimbangkan kembali hal tersebut. "Indonesia sebagai anggota ASEAN sudah punya FTA dengan hampir semua anggota TPP, termasuk AS. Prosesnya rumit, apalagi tahun depan bakal ada pergantian presiden AS. Bukan tidak mungkin kebijakannya berubah."
Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin Harjanto mengungkapkan pihaknya akan mengkaji kemungkinan bergabungnya Indonesia dengan kemitraan di TPP tersebut. "Memang menguntungkan. Contohnya Filipina. berani, kok kita tidak? Padahal, sektor industri kita jauh lebih maju."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar